BIRO ADPIM – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A Paliwang, SH.,M.Hum bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Awang Lazuardi, di Jakarta pada Rabu (6/8/2025).
Pertemuan strategis ini berfokus pada pembahasan pasokan gas, khususnya untuk memenuhi kebutuhan industri dan pembangkit listrik di Kaltara.
Gubernur Zainal didampingi Direksi PT Kayan LNG Nusantara mendesak PHE untuk mendukung kebutuhan industri gas di wilayahnya. Salah satu fokus utamanya adalah pemenuhan kebutuhan Liquefied Natural Gas (LNG) untuk pembangkit listrik.
“PLN di Kaltara saat ini mulai beralih menggunakan gas, dan PT Kayan LNG Nusantara belum bisa memenuhi tambahan permintaan tersebut karena produksi yang ada belum mencukupi,” jelas Gubernur.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa PT Kayan LNG Nusantara saat ini baru bisa memasok 2,5 MMscfd LNG untuk PT PLN di Tarakan. Padahal, ada permintaan signifikan yang belum terpenuhi.
“PLN Tarakan ingin meningkatkan pasokan menjadi 5 MMscfd. Selain itu, PLN di Bulungan juga berencana beralih menggunakan LNG, namun PT Kayan LNG Nusantara belum bisa memenuhi kebutuhan itu sama sekali,” kata Gubernur.
Kondisi ini menegaskan urgensi pengeboran sumur gas di Blok Sebatik untuk meningkatkan produksi gas dan memastikan ketersediaan pasokan bagi industri dan listrik di Kaltara.
Di sisi lain, Gubernur Zainal juga menyinggung masalah sengketa perbatasan di Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia.
Ia mengusulkan agar pengelolaan kawasan laut tersebut dapat dilakukan melalui skema Government to Government (G to G) atau pengelolaan bersama dua negara.
“Dengan pengelolaan bersama, diharapkan bisa memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi kedua negara,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan masalah sengketa ini menjadi alasan mengapa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik belum bisa dibuka ke Malaysia.
Pembukaan PLBN tersebut dinilai dapat memperkuat pengakuan Malaysia terhadap wilayah Ambalat sebagai bagian dari Indonesia. Gubernur berharap Dirut PHE bisa menyampaikan usulan ini kepada Pemerintah Pusat. BIRO ADPIM
